Pemerintah Diminta Bijak serta Selektif Memblokir Website

Berita hoax yang bertebaran di dunia media sosial membuat Presiden Joko Widodo berkecimpung cepat dengan menggulirkan sebuah program literasi positif di tahun 2017. Tak cuma itu, pemerintah melewati Kemenkominfo secara aktif pun juga melaksanakan blokir terhadap portal berita yang di anggap meresahkan.

Kominfo sendiri menjelaskan, pemblokiran yang berasal dari usulan Polri ataupun BIN, lebih-lebih website yang mengarahkan rakyat pada perbuatan terorisme. Kominfo pun juga membuka aksess Trust Positif, sebuah mekanisme dari pelaporan yang dapat di lakukan rakyat langsung.

Ahli keamanan cyber Pratama Persadha yang menekankan keterbukaan akan Kominfo dalam merilis prosedur serta alasan sebuah website diblokir. ‚ÄúTentu ini baik, namun rakyat mesti masih mendapat penjelasan yang proporsional serta jelas. Jangan hingga nanti justru terkesan represif,” terang Pratama dalam keterangan resminya pada Okezone, Hari kamis (5/1/2017).

Menurutnya, memblokir sebuah website, lebih-lebih portal berita contohnya, perlu melibatkan dewan pers, kecuali apabila website yang diblokir memang tak jelas kepemilikan serta keberadaannya.

Chairman lembaga riset dan keamanan cyber CISSReC (Communications and Informations System Security Research Center) menambahkan, cukup berisiko apabila blokir-blokir ini tak disertai hak dari para pemiliknya untuk melaksanakan penjelasan.

Ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di rakyat. Pemerintah sebaiknya membagikan penjelasan bagaimana tahapan-tahapan serta alasan terperinci pemblokiran, hingga dapat diterima rakyat luas.